JAKARTA -- Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional Armida Alisjahbana meminta perencanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah perlu dimasukkan dalam Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. "Ini untuk mendorong penyerapan anggaran belanja modal lebih tepat waktu dan optimal," kata Armida di kantornya pekan lalu.

Menurut dia, selama ini perencanaan dibuat dengan hanya menyebut jenis barang dan jasa tanpa ada waktu pengadaann