JAKARTA Komisi Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat mempertanyakan adanya tunggakan pajak sejumlah perusahaan minyak dan gas bumi. Komisi berencana memanggil Badan Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas), Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, serta Direktorat Jenderal Pajak untuk memberi klarifikasi.

"Kami mau tanya BPKP, apakah mereka mengaudit dan hasilnya apa," kata anggota Komisi Keuangan, Maruarar Sir