JAKARTA –– Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menyiapkan aturan lebih rinci sebagai turunan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010 tentang Biaya Operasi yang Dapat Dikembalikan dan Perlakuan Pajak Penghasilan di Bidang Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi atau PP Cost Recovery. Direktur Jenderal Minyak dan Gas, Evita Herawati Legowo, menyatakan, aturan itu menjawab kekhawatiran para kontraktor minyak dan gas soal pergantian biaya produksi