JAKARTA Pemerintah akan memisahkan piutang badan usaha milik negara (BUMN) dari piutang negara. Dalam amendemen Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara, perusahaan negara bertanggung jawab terhadap utang korporasi. Nantinya, "Piutang BUMN akan diurus dan dikelola menurut mekanisme undang-undang korporasi dan BUMN," kata Direktur Jenderal Kekayaan Negara Hadiyanto kemarin.

Pemisahan piutang akan dibahas berdasarkan