JAKARTA Direktur Jenderal Kekayaan Negara Hadiyanto mengatakan keputusan menghapus piutang adalah hak Menteri keuangan. Penghapusan piutang memiliki mekanisme dan prosedur yang jelas. Berdasarkan Undang-Undang APBN 2010/2011 sudah ada mekanisme berupa hair cut dan restrukturisasi.

Hadiyanto berharap Rancangan Undang-Undang Piutang yang saat ini masih diproses dapat memberikan solusi mengenai XXX. "Dengan RUU, kami jadi punya mandat untuk melakukan