JAKARTA - Penolakan terhadap tiga deputi baru Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas) tidak hanya disuarakan kalangan internal lembaga itu, tapi juga oleh para pengamat energi. Direktur Eksekutif Reforminer Institute, Pri Agung Rakhmanto, misalnya, menilai para pejabat dari kalangan birokrat biasanya memecahkan masalah dengan mengeluarkan aturan.

"Padahal birokrasi ini yang sering dikeluhkan kontraktor dan menghambat pr