JAKARTA -- Beberapa anggota Komisi Keuangan dan Perbankan Dewan Perwakilan Rakyat berencana mengajukan uji materi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia ke Mahkamah Konstitusi. Mereka mempermasalahkan keleluasaan bank sentral menyusun dan menjalankan anggaran tanpa persetujuan Dewan.

"Pilihannya antara judicial review atau sengketa kewenangan," kata anggota Komisi dari Fraksi Partai Amanat Nasional, Muhammad Hatta, ketika dihubungi