BANDUNG - Menteri Dalam Negeri diminta menghapus peraturan daerah yang tidak pro terhadap pengembangan usaha kecil-menengah. Deputi Kelembagaan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil-Menengah Untung Tri Basuki menyatakan selama ini pemerintah daerah menganggap usaha koperasi dan mikro-kecil-menengah masyarakat sebagai usaha yang layak dimintai retribusi daerah.

Bukan hanya peraturan daerah, kata dia, Undang-Undang Perpajakan, Perhubungan, Kelautan,