Pemerintah Pertahankan Hak Suara di OJK
"Dewan Komisioner OJK selayaknya dipimpin unsur BI."
Rabu, 15 Desember 2010
JAKARTA -- Pemerintah tetap menginginkan adanya hak suara bagi perwakilan pejabat pemerintah dan Bank Indonesia (ex-officio) di Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan. Menurut Kepala Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Fuad Rahmany, hal itu penting untuk menjamin berjalannya fungsi koordinasi serta harmonisasi kebijakan fiskal, moneter, dan jasa keuangan.
"Kami enggak akan melunak," kata Fuad, yang juga Ketua Tim Perumus Rancangan Unda
...