Jakarta -- Pemerintah dan Komisi Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat belum menemukan kata sepakat tentang dewan komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Pemerintah mengusulkan dua anggota ex officio dewan komisioner OJK berasal dari Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia. Namun Dewan menolak usul ini dengan alasan OJK bisa tidak independen.

"Ini masalah alot yang menjadi problem," kata Wakil Ketua Komisi Keuangan DPR Harry Azhar Aziz di Jakarta kemari