JAKARTA -- Ketua Komisi Energi Dewan Perwakilan Rakyat Teuku Rifky Harsya menyatakan rencana pembatasan bahan bakar minyak bersubsidi harus melibatkan Dewan. "Rencana pembatasan Premium harus dikaji lebih mendalam dan tidak dipublikasikan sebelum dilakukan pembahasan dengan Komisi," ujarnya kemarin.

Sebelumnya, pemerintah akan membatasi penggunaan bahan bakar jenis Premium bagi pemilik kendaraan pribadi. Rencananya, kebijakan itu akan diberlakukan