Jakarta - Pemerintah dan otoritas moneter kembali mewacanakan perlunya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Jaring Pengaman Sistem Keuangan. Perppu ini sebagai dasar hukum alternatif mengantisipasi krisis karena pembentukan Undang-Undang JPSK diperkirakan memakan waktu lama.

"Kami persiapkan, kalau perlu dengan Perppu JPSK. Kalau sampai hal terburuk terjadi, kami ajukan draf Perppu JPSK ke Presiden," kata Menteri Keuangan Agus Marto