JAKARTA -- Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menekankan reformasi pajak yang dilakukan kementeriannya juga membutuhkan sistem penegakan hukum yang berjalan.

Kementeriannya membutuhkan kepolisian, kejaksaan, dan sistem pengadilan yang baik sehingga, kalau ada wajib pajak, atau pegawai Pajak yang mengemplang atau melakukan penyelewengan, konsekuensi hukumnya juga berjalan konsisten.

"Nah, kalau sistem hukumnya tidak menciptakan itu, wajib pajak