JAKARTA - Anggota Komisi Keuangan dan Perbankan Dewan Perwakilan Rakyat berbeda pendapat menanggapi rencana penguatan kewenangan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) dalam revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Draf revisi itu menyebut adanya kewenangan Bapepam melakukan penyidikan pidana di pasar modal, termasuk melakukan penyitaan, penggeledahan, dan penyadapan.

Anggota Komisi dari Fraksi Partai Gol