JAKARTA -- Pemerintah menuntaskan rancangan revisi Peraturan Presiden tentang Daftar Negatif Investasi (DNI). Rencananya draf final peraturan baru itu akan diajukan kepada Presiden untuk diteken pada akhir bulan ini atau awal bulan depan.

Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan semua materi substansial dalam perubahan DNI telah rampung. "Tinggal penyempurnaan bahasa saja," katanya seusai rapat koordinasi membahas DNI di kantor Kemen