Jakarta - Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mengusulkan penambahan anggaran dalam anggaran negara perubahan 2010 sehubungan dengan pembuatan cetak biru pengembangan perusahaan negara, terutama tentang program rightsizing. Alokasi anggaran Rp 114 miliar dinilai tidak memadai untuk mengawasi 130-an perusahaan negara dengan total aset Rp 2.450 triliun lebih.

Sekretaris Kementerian BUMN Said Didu mengatakan, cetak biru perusahaan negara yang