JAKARTA - Pemerintah, dalam hal ini Menteri Dalam Negeri, didesak untuk segera turun tangan mengatasi masalah penebangan 16 menara telekomunikasi yang terdiri atas 88 base transceiver station (BTS) di Kabupaten Badung, Bali, pada 10 Agustus lalu. Menurut kuasa hukum Asosiasi Telepon Seluler Indonesia, Hinca I.P. Pandjaitan, Pemerintah Kabupaten Badung telah melanggar Undang-Undang Telekomunikasi karena sudah merusak infrastruktur telekomunikasi.