JAKARTA - Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah P. Agung Pambudhi mengatakan investasi keterbatasan infrastruktur masih jadi hambatan masuknya investasi ke daerah. Data hasil survei Komite menunjukkan bahwa sebagian besar pelaku usaha mengeluhkan terbatasnya infrastruktur, terutama jalan raya dan pasokan listrik untuk pengembangan usaha mereka di daerah.

"Belum lagi masalah izin usaha, penegakan hukum, dan pungutan ilegal