JAKARTA -- Dewan Perwakilan Daerah RI menyatakan mendukung perluasan kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan memeriksa penerimaan pajak negara. Saat ini BPK belum diizinkan memeriksa penerimaan pajak dan hanya berfokus pada pengeluaran.

"Kami juga akan melihat perlu-tidaknya perubahan Undang-Undang Perpajakan," ucap Ketua DPD Ginandjar Kartasasmita saat menerima laporan hasil pemeriksaan BPK di gedung MPR/DPR kemarin.

Dalam sambutannya, Ketua BPK Anw