Jakarta - Pemerintah pusat mentargetkan 60 persen pemerintah daerah dan kementerian negara atau lembaga sudah menerapkan pengadaan barang dan jasa secara elektronik (e-government procurement) pada 2011.

Menurut Sekretaris Utama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Publik (LKPP) Agus Raharjo, pemerintah kesulitan menerapkan pengadaan barang dan jasa secara elektronik karena infrastruktur telekomunikasi dan teknologi informasi di Indonesia