Jakarta -- Pemerintah meminta jaminan dari Dewan Perwakilan Rakyat untuk menetapkan rasio harga bahan bakar minyak bersubsidi di dalam negeri dengan harga minyak internasional secara konstan. Jaminan itu diminta karena akan ada perubahan radikal pada anggaran pendapatan dan belanja negara, terutama pengelolaan subsidi BBM. "Kami menerima rekomendasi anggota Dewan, tapi jangan sampai menganggap pemerintah membuat kebijakan tanpa konsultasi dengan D