JAKARTA -- Badan Pemeriksa Keuangan menunggu surat penugasan dari Dewan Perwakilan Rakyat untuk melakukan audit investigatif atas klaim biaya produksi dan pengangkatan minyak (cost recovery) PT Pertamina (Persero). Anggota BPK, Baharuddin Aritonang, mengatakan audit khusus harus melalui DPR. "Kalau mereka merasa perlu ada audit investigatif, ya, kirim saja suratnya kepada kami," ujarnya.Sebelumnya, Panitia Kerja Anggaran memutuskan PT Pertamina EP,...