JAKARTA - Sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat menyetujui pertanggungjawaban pemerintah atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2005. Sepuluh fraksi DPR secara bulat menyetujui pertanggungjawaban itu disahkan menjadi undang-undang pelaksanaan APBN 2005. Namun, hampir semua fraksi memberikan banyak syarat dan catatan kritis untuk ditindaklanjuti pemerintah.

Dedi Djamaluddin Malik dari Fraksi Partai Amanat Nasional meminta Badan