JAKARTA -- Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengakui menolak permintaan Departemen Pekerjaan Umum agar berapa pun biaya pembebasan lahan proyek infrastruktur di atas 110 persen dari harga normal ditanggung oleh pemerintah.

Menurut Menteri Keuangan, kalau biaya land capping yang ditanggung oleh pemerintah tak terbatas, risiko pembebasan lahan pada anggaran pendapatan dan belanja negara tak bisa dikendalikan. "APBN-nya bisa-bisa ditanya terus,"