JAKARTA -- Kementerian Badan Usaha Milik Negara akan mencegah calon anggota direksi yang terkait dengan partai politik tertentu menduduki jabatan di perusahaan milik negara. Langkah ini diambil, menurut Menteri Negara BUMN Sofyan Djalil, untuk meminimalkan intervensi pihak luar terhadap bisnis.

Dia menegaskan faktor bebas partai politik ini menjadi salah satu syarat yang harus dipenuhi calon anggota direksi. "Jadi, kalau ada yang minta-minta dukun