JAKARTA -- Pemerintah berencana membuat peraturan baru untuk memayungi pembentukan perusahaan holding Trans-Java agar tak bertentangan dengan peraturan yang ada.

"Kami tak mau melanggar hukum," ujar anggota staf ahli Menteri Pekerjaan Umum bidang ekonomi dan investasi, Sumaryanto Widayatin, di Jakarta kemarin.

Dia melanjutkan, peraturan itu dapat berbentuk instruksi presiden, keputusan presiden, atau keputusan Menteri Pekerjaan Umum. "Akan dicari yan