JAKARTA -- Pemerintah menegaskan kapasitas Surat Perbendaharaan Negara (SPN) dalam menyerap kelebihan dana masyarakat di Sertifikat Bank Indonesia sangat terbatas.

Menurut Direktur Jenderal Pengelolaan Utang Rahmat Waluyanto, jumlah penerbitan SPN--surat utang jangka pendek--harus disesuaikan dengan kebutuhan pemerintah membiayai defisit anggaran. "Jadi memang (SPN) sulit menyerap dana yang ada di SBI sebanyak-banyaknya," katanya di Jakarta kemarin.