Keterbatasan anggaran acap kali jadi alasan sebuah kegiatan pemerintahan tak dilakukan. Yang tidak kerap, bahkan janggal, adalah kebalikannya: kegiatan dirancang dan dilakukan semata-mata karena ada anggaran yang dapat dimanfaatkan. Yang janggal itu ternyata terjadi di Dewan Perwakilan Rakyat. Akil Mochtar, Wakil Ketua Komisi Hukum DPR, dilaporkan telah menerima dana Rp 680 juta yang berasal dari anggaran penunjang otonomi Kabupaten Sintang, Kali...