Kalau para pembantunya tanggap, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono seharusnya tidak perlu mengeluarkan perintah mengusut korupsi di Direktorat Jenderal Imigrasi. Kasus yang diungkapkan Presiden bukanlah cerita baru. Sudah lama terdengar bahwa lembaga di bawah Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia itu disebut-sebut orang sebagai sarang korupsi.

Semestinya penyimpangan sejak zaman baheula itu dibongkar sejak dulu, tanpa perlu menunggu perintah P