PENIADAAN larangan anggota TNI dan Polri mengisi jabatan sipil membawa bahaya besar bagi demokrasi. Penghapusan larangan tersebut mengkhianati cita-cita reformasi, yang salah satunya ingin menguatkan supremasi sipil dengan menghapus dwifungsi ABRI—kini TNI dan Polri.

Dewan Perwakilan Rakyat resmi mengesahkan rancangan revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dalam sidang paripurna pada Selasa, 3 Oktober 20