Rencana Dewan Perwakilan Rakyat untuk merevisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa patut dicurigai. Pasalnya, klausul utama yang hendak diubah adalah perpanjangan masa jabatan kepala desa, dari enam tahun menjadi sembilan tahun. Pada saat yang sama, DPR juga meminta penambahan alokasi dana desa sebanyak 20 persen dari total dana transfer daerah. Dibahas delapan bulan menjelang Pemilu 2024, ada indikasi revisi UU Desa ini merupakan upaya