Dugaaan transaksi mencurigakan di Kementerian Keuangaan senilai Rp 300 triliun sepanjang 2009-2023 harus menjadi pintu masuk untuk pembenahan besar-besaran di instansi tersebut. Temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) itu membuktikan bahwa reformasi birokrasi di kementerian yang saat ini dipimpin Sri Mulyani tersebut benar-benar tak sesuai dengan harapan.

Menteri Sri Mulyani harus memimpin langsung perombakan tersebut. Dia