SETAHUN berjalan, perintah Presiden Joko Widodo agar Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (BPN) memperbaiki tata kelola hak guna usaha pada awal 2022 belum membuahkan hasil. Hingga kini, kebijakan peta tunggal tanah yang diluncurkan Jokowi pada 2016 itu berjalan di tempat. Akibatnya, konflik agraria dan korupsi masih terus marak terjadi.

Amburadulnya izin HGU itu bersumber dari lambatnya proses digitalisasi area konsesi ko