LANGKAH pemerintah menganulir perizinan investasi minuman keras semakin menunjukkan lemahnya proses pengambilan keputusan dalam pemerintahan Joko Widodo. Polemik itu tidak perlu terjadi bila pemerintah sejak awal transparan dalam membahas aturan main soal sektor usaha yang boleh masuk dalam daftar positif investasi.

Kementerian Koordinator Perekonomian, yang mendapat tugas menyusun aturan itu, seperti sengaja menutup diri. Alih-alih menjaring pa