Keputusan bersama enam menteri dan lembaga yang melarang segala aktivitas serta penggunaan atribut Front Pembela Islam (FPI) menunjukkan kegagapan pemerintah berhadapan dengan kelompok yang berpandangan politik berbeda. Dalam negara demokrasi, tindakan sepihak melarang sebuah kelompok yang berbeda pandangan, tanpa melalui proses peradilan, seharusnya dihindari. 

Diumumkan kemarin, esensi dari surat keputusan bersama Menteri Dalam ...