Sebelum permasalahan menjadi semakin berlarut-larut dan runyam, pemerintah mesti mengkaji ulang Rancangan Peraturan Presiden tentang Tugas Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam Mengatasi Terorisme. Tidak buru-buru ketok palu, karena rancangan tersebut masih mengandung pasal-pasal yang melenceng dari amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.