Masuknya pasal-pasal perpajakan dalam Undang-Undang Cipta Kerja alias omnibus law semakin membuktikan niat buruk pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat menjauhkan publik dari pembahasan undang-undang itu. Tanpa setahu khalayak, empat pasal dalam empat undang-undang pajak itu diselipkan pemerintah dan DPR pada akhir September lalu. Akibat kesengajaan itu, publik tak bisa memberi masukan.

Sejak awal, publik juga tak didengarkan