Pemerintah seharusnya segera mengaudit program Kartu Prakerja seperti yang direkomendasikan Komisi Pemberantasan Korupsi. Kajian KPK menemukan banyak masalah, termasuk yang berpotensi merugikan kerugian negara. Sembari menunggu hasil audit, pemerintah sepatutnya menangguhkan program dengan anggaran sekitar Rp 20 triliun itu.

Secara umum, KPK menyoroti empat hal dalam program Kartu Prakerja: pendaftaran dan pendataan peserta yang tak sinkron deng...