Pemerintah selayaknya menghentikan pembahasan rencana kenaikan gaji pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi. Usul kenaikan gaji itu tak sepadan dengan kinerja pimpinan KPK periode 2019-2023 yang minim prestasi.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia serta Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sedang menyusun rencana revisi Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2015, yang mengatur kenaikan gaji para pemimpin lemba