Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan harus mengevaluasi skema perencanaan dan kinerja para kuasa pemegang anggaran di bawah kendalinya, agar pos-pos belanja janggal tak ada lagi. Terungkapnya sejumlah rencana belanja bernilai besar namun tak sesuai dengan kebutuhan menjadi cermin buruknya administrasi dan tata kelola pemerintahan.

Kasus anggaran janggal terungkap setelah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dari Partai Solidaritas Indonesia (PS