Presiden Joko Widodo perlu membuat aturan yang jelas sebagai landasan pemberian hak veto menteri kooordinator terhadap kebijakan kementerian-kementerian di bidangnya. Undang-Undang tentang Kementerian Negara ataupun peraturan yang pernah dikeluarkan Jokowi belum ada yang mengatur tentang veto menko dalam tugas sinkronisasi dan pengendalian urusan kementerian.

Soal pemberian hak veto untuk menko ini diungkapkan oleh Menteri Koordinator Politik, H