Keputusan pemerintah untuk menutup akses publik terhadap informasi mengenai hak guna usaha (HGU) dan data industri sawit harus ditinjau ulang. Selain bertentangan dengan asas keterbukaan, kebijakan itu menghalangi partisipasi publik untuk ikut mengawasi dan menjaga sumber daya alam yang menyangkut hajat hidup orang banyak tersebut.

Kebijakan itu dirilis lewat surat Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Pertanian Kementerian Koordinator Perekonomia