Pelanggaran aturan kampanye pemilihan umum oleh pejabat negara sesungguhnya bukan masalah yuridis semata. Ada urusan penting yang semestinya dijaga: kredibilitas dan kualitas demokrasi di negeri ini.

Kasus Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo merupakan salah satu contoh. Badan Pengawas Pemilu memberi sanksi teguran bagi Menteri Eko karena menghadiri kampanye pasangan calon presiden Joko Widodo-Ma&rsquo