Pemerintah harus menghentikan kebiasaan mengangkat pendukung Presiden Joko Widodo untuk menduduki kursi komisaris di badan usaha milik negara tanpa melihat kompetensinya. Langkah tersebut bisa mencederai prinsip kehati-hatian dalam mengelola perusahaan pelat merah.

Main asal tunjuk itu terlihat pada pengangkatan Ali Mochtar Ngabalin baru-baru ini. Belum dua bulan dilantik sebagai Tenaga Ahli Utama Deputi IV Bidang Komunikasi Politik Kantor Staf