Awasi Raperda Reklamasi
Permintaan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama agar Dewan Perwakilan Rakyat Daerah segera mengesahkan dua beleid yang mengatur reklamasi Teluk Jakarta perlu diawasi ketat. Jangan sampai pelaksanaannya menyimpang dan menabrak aturan.
Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil serta Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta itu sebelumnya disepakati ditunda hingga 2019 akibat perkara suap yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi. Proyek reklamasi juga sempat dimoratorium beberapa waktu lalu, ketika Rizal Ramli masih menjabat Menteri Koordinator Kemaritiman. Setelah Luhut Binsar Pandjaitan menggantikan Rizal, moratorium itu dicabut. Proyek reklamasi 17 pulau pun boleh dilanjutkan.
Jumat, 14 Oktober 2016
Permintaan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama agar Dewan Perwakilan Rakyat Daerah segera mengesahkan dua beleid yang mengatur reklamasi Teluk Jakarta perlu diawasi ketat. Jangan sampai pelaksanaannya menyimpang dan menabrak aturan.
Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil serta Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta itu sebelumnya disepakati ditunda hingga 2019
...