Pencabutan Hak Politik

Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi diharapkan berani mencabut hak politik Anas Urbaningrum. Kendati muncul penolakan, penerapan pidana tambahan ini merupakan cara paling pas untuk memperberat hukuman. Apalagi Mahkamah Agung telah "merestui"-nya.

Penolakan itu antara lain datang dari Anas sendiri. Dalam pleidoinya, mantan Ketua Umum Partai Demokrat ini menilai pencabutan hak politik merupakan puncak dari tuntutan jaksa. Anas, yang dituntut hukuman 15 tahun penjara, terkesan ingin membawa perkaranya ke arah politik. Argumen terdakwa korupsi proyek Hambalang ini lemah lantaran banyak terdakwa lain yang dituntut hukuman pencabutan hak politik.

Rabu, 24 September 2014