Kebijakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam urusan keamanan menimbulkan problem baru. Ia memfungsikan Tentara Nasional Indonesia untuk meredam konflik dalam masyarakat, langkah yang menabrak undang-undang. Tak semestinya tentara dilibatkan menjaga ketertiban sosial.

Peran TNI itu diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri. Tentara masuk tim terpadu yang dibentuk Menteri Koordinator