Mengawasi Piutang BUMN
Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai status piutang badan usaha milik negara merupakan pijakan penting. Piutang perusahaan negara dinyatakan sebagai bukan piutang negara. Ini berarti bank-bank pemerintah bisa menghapus kredit macet sehingga neraca keuangan mereka menjadi lebih bagus. Agar kelonggaran ini tidak disalahgunakan, pengawasan piutang BUMN mesti diperketat.
Jumat, 28 September 2012
Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai status piutang badan usaha milik negara merupakan pijakan penting. Piutang perusahaan negara dinyatakan sebagai bukan piutang negara. Ini berarti bank-bank pemerintah bisa menghapus kredit macet sehingga neraca keuangan mereka menjadi lebih bagus. Agar kelonggaran ini tidak disalahgunakan, pengawasan piutang BUMN mesti diperketat.
Hakim konstitusi memecahkan urusan yang selama ini "abu-abu" itu dalam pengujian
...