Belajar etika hingga Yunani ternyata tak membuat politikus Senayan lebih pintar sekaligus berintegritas. Mereka tak mampu merancang kode etik Dewan Perwakilan Rakyat dengan bahasa yang lugas dan jelas. Anggota Dewan bahkan cenderung mengurangi aturan yang berkaitan dengan konflik kepentingan.

Kelemahan itu tampak sekali dalam rancangan kode etik baru untuk menggantikan Kode Etik DPR 2004. Bukannya semakin gamblang, rancangan aturan yang terdiri a