Sungguh tidak wajar keinginan politikus Senayan mengelola anggaran Rp 15 miliar untuk kepentingan daerah pemilihan mereka. Dewan Perwakilan Rakyat mestinya tidak ikut mengelola anggaran, fungsi yang selama ini dijalankan oleh eksekutif. Karena usulan ini berpotensi menabrak konstitusi, pemerintah harus menolaknya secara tegas.

Gagasan yang disodorkan antara lain oleh sejumlah politikus Partai Golkar itu mendapat banyak dukungan di DPR. Bila pemeri